Menilik Sejarah Kebijakan SMK3

Menilik Sejarah Kebijakan SMK3

sertifikasi SMK3
taken from freepik.com

Sertifikasi SMK3 – Sejarah Kebijakan SMK3

 

Untuk Pelaksanaan K3 yang sesuai dengan UU 1/1970 secara implisit adalah merupakan sebuah pelaksanaan K3

secara sistem

  • SMK3 diterbitkan sejak 1996 lewat Permenaker No. 05/Men/1996
  • Di dunia Internasional perkembangan system manajemen K3 juga mulai berkembang lewat ILO Guidline Tahun 2001
  • OHSAS telah dikembangkan di dunia pada sekitar tahun 2001

SMK3 ditegaskan dan dicanangkan kembali ke dalam UU 13 tahun 2003 pasal 87

  • Dan memberi amanat pedoman

penerapan melalui Peraturan

Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang

Penerapan SMK3 (12 April 2012)

 

Sertifikasi SMK3

 

  • SMK3

Merupakan sebuah bagian dari sistem manajemen

perusahaan yang secara keseluruhan dalam

rangka pengendalian risiko yang

berkaitan dengan kegiatan kerja untuk

terciptanya suatu tempat kerja yang aman,

efisien dan produktif.

 

Penerapan dan implementasi SMK3 meliputi:

  1. penetapan kebijakan K3
  2. perencanaan K3;
  3. pelaksanaan rencana K3;
  4. pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

dan

  1. peninjauan dan peningkatan kinerja

SMK3.

 

Para Pengusaha wajib menyebarluaskan

kebijakan K3 yang sudah ditetapkan

kepada seluruh pegawai / pekerja / buruh, orang lain

selain Pegawai / pekerja/buruh yang berada di lingkungan perusahaan, dan pihak lain yang terkait

 

Rencana K3, paling sedikit memuat :

 tujuan dan sasaran;

 skala prioritas;

 upaya pengendalian bahaya;

 penetapan sumber daya;

 jangka waktu pelaksanaan;

 indikator pencapaian; dan

 sistem pertanggungjawaban

 

  • Agar Supaya semua kegiatan dapat dilaksanakan, maka harus :
  1. Menunjuk SDM (Sumber Daya Manusia) yang betul betul kompeten danberwenang dibidang K3
  2. Melibatkan secara menyeluruh pekerja/ buruh
  3. Membuat aturan petunjuk K3
  4. Dibuatkan prosedur informasi
  5. Dibuatkan prosedur pelaporan
  6. Membuat dokumentasi keseluruhan kegiatan
  • Pelaksanaan kegiatan dapat diintegrasikan bersama dengan kegiatan manajemen perusahaan lainnya

 

Dilaksanakan tahap tahap pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dapat dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten

  • Dalam masalah perusahaan tidak

mempunyai SDM, maka dapat menggunakan jasa pihak lain

 

Baca Juga : https://sertifikasiindonesia.co.id/layanan/

 

Hasil dari peninjauan digunakan sebagai sarana untuk perbaikan dan peningkatan kinerja,

  • Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal berikut:

– terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;

– adanya kebutuhan dan tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;

– adanya prose perubahan produk dan kegiatan perusahaan;

– terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;

– adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, termasuk epidemiologi;

– adanya hasil dari sebuah kajian kecelakaan di tempat kerja;

– adanya pelaporan; dan/atau

– adanya masukan dari pekerja/buruh.

 

Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh

lembaga audit independen yang ditunjuk oleh

Menteri atas permohonan perusahaan

  • Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya

tinggi wajib melakukan penilaian penerapan

SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

  • Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam

upaya peningkatan SMK3

 

meliputi:

  1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
  2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
  3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
  4. pengendalian dokumen;
  5. pembelian dan pengendalian produk;
  6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
  7. standar pemantauan;
  8. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
  9. pengelolaan material dan perpindahannya;
  10. pengumpulan dan penggunaan data;
  11. pemeriksaan SMK3; dan
  12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

 

Sanksi Administratif

Pasal 190 UU No 13 Tahun 2003

(1) Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi

administratif

(2) Sanksi administratif berupa :

  1. teguran;
  2. peringatan tertulis;
  3. pembatasan kegiatan usaha;
  4. pembekuan kegiatan usaha;
  5. pembatalan persetujuan;
  6. pembatalan pendaftaran;
  7. penghentian sementara sebagian atau

seluruh alat produksi;

  1. pencabutan ijin.

 

 kriteria Audit SMK3;

 penetapan kriteria audit tiap

tingkat pencapaian penerapan

SMK3; dan

 ketentuan penilaian hasil Audit

SMK3.

 

KRITERIA AUDIT SMK3

  • Penilaian tingkat awal 64 kriteria;
  • Penilaian tingkat transisi 122 kriteria;
  • Penilaian tingkat lanjutan 166 kriteria;